SURABAYA – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Bencana (PB) yang hadir sebagai perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 mulai disosialisasikan Pemprov Jatim bersama SIAP SIAGA Jatim, Selasa (26/5/2025).
Sosialisasi Perda yang dilangsungkan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim ini dihadiri Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda dan Manager Program SIAP SIAGA Jatim, Mambaus Su’ud.
Hadir juga, Kabid PK BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara, perangkat daerah terkait, kalangan akademisi, kelompok dunia usaha, media, organisasi masyarakat hingga komunitas relawan kebencanaan, termasuk kelompok disabilitas.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menegaskan, Perda PB Nomor 1 Tahun 2026 ini merupakan payung besar dalam memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar penanggulangan bencana di Jatim berjalan terpadu, terkoordinasi dan fokus pada pengurangan risiko bencana.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut.
“Perda ini memayungi keterlibatan semua pihak yang memang bersentuhan dengan urusan bencana. Sistem kebencanaan Jawa Timur sudah cukup baik dengan selalu mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan paradigma yang berkembang,” katanya.
Yang paling penting, kata dia, Perda No. 1/2026 ini dirancang guna memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Perda ini menunjukkan adanya inklusivitas, keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan bencana, memperhatikan disabilitas, gender, kelompok rentan dan lainnya,” katanya.
Ia berharap, sosialisasi Perda ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian regulasi, tetapi juga memperkuat kesamaan pemahaman, koordinasi lintas sektor serta implementasi kebijakan hingga ke tingkat masyarakat.
“Mari terus kita perkuat semangat gotong royong, solidaritas sosial dan sinergi lintas sektor agar Jawa Timur menjadi provinsi yang semakin tangguh, siap dan cepat pulih menghadapi berbagai potensi bencana,” pungkasnya.
Sementara, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menambahkan, penanggulangan bencana itu bukan hanya pada saat respon saja, tapi dilihat juga pada perubahan paradigma dan upaya melakukan pencegahan dan mitigasi.
“Langkah ini dapat mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur,” katanya.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno juga menuturkan, mitigasi bencana itu idealnya tetap memerhatikan kearifan lokal.
“Mitigasi berupa tanda-tanda dari alam itu diperhatikan. Mengapa binatang liar tiba-tiba keluar ke permukiman atau berbagai jenis burung tiba-tiba terbang,” ucap Sri Untari.
Kearifan lokal di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur, kata dia, sangat luar biasa untuk meminimalkan dampak bencana.
“Bahkan, ilmu peninggalan dari nenek moyang ini di masa mendatang dapat dijadikan referensi dalam penanggulangan bencana,” katanya.
Sosialisasi ini juga ditandai dengan diskusi yang dihadiri Sekjen FPRB Jatim Catur Sudarmanto, Koordinator SRPB Jatim Subekti Rahmad Kimiawan dan Koordinator Unit Layanan Disabilitas PB Jatim, Soelistyowati. (*)
