BOJONEGORO – Bojonegoro Institute (BI) menilai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro perlu disusun dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain memperkuat aspek ekonomi, kebijakan daerah juga dinilai harus memasukkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Gagasan tersebut disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) bertema “Krisis Iklim dan Kemiskinan: Membangun Ketahanan Masyarakat dan Arah Kebijakan Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan, Mitigasi dan Adaptasi Krisis Iklim” yang berlangsung di Ruang Pertemuan EJSC Bojonegoro.
Direktur Bojonegoro Institute, Aw Syaiful Huda, mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi tantangan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dampak krisis iklim tidak hanya terlihat dari meningkatnya kejadian banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan bencana lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap penurunan produktivitas ekonomi, naiknya biaya hidup, hingga meningkatnya risiko kemiskinan.
“Krisis iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Ini adalah persoalan ekonomi, sosial, dan keadilan. Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Huda.
Ia menjelaskan, Bojonegoro termasuk wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim karena sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan.
Mengacu pada Sensus Pertanian 2023, sekitar 67,5 persen rumah tangga di Bojonegoro menjalankan usaha utama di bidang pertanian. Kondisi tersebut membuat perubahan musim maupun cuaca sangat memengaruhi pendapatan masyarakat.
Sementara itu, hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 menunjukkan 63,49 persen petani menganggap faktor alam sebagai kendala utama dalam kegiatan usahataninya. Di sisi lain, sekitar 85 persen petani belum terlindungi oleh asuransi pertanian sehingga harus menanggung sendiri kerugian saat terjadi gagal panen, banjir, ataupun kekeringan.
BI juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kualitas lingkungan, meningkatnya potensi bencana, serta bertambahnya biaya hidup masyarakat. Di sektor pertanian, perubahan pola musim dan cuaca ekstrem dinilai telah menekan produktivitas lahan sekaligus meningkatkan risiko gagal panen. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, jumlah penduduk miskin dikhawatirkan akan terus bertambah.
Tidak hanya berdampak pada rumah tangga petani, krisis iklim juga meningkatkan beban pemerintah daerah. Kerusakan infrastruktur akibat bencana membutuhkan biaya rehabilitasi yang besar, disertai kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana, penyediaan air bersih, perlindungan sosial, hingga pemulihan sektor pertanian. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan lainnya.
Dalam forum tersebut, BI menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Saat bencana atau gagal panen terjadi, banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi, menjual aset produktif, menambah utang, hingga mengurangi belanja untuk pendidikan dan kesehatan.
“Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, situasi tersebut dapat memperkuat lingkaran kemiskinan sekaligus memperlebar kesenjangan sosial,” pungkasnya.
Melalui FKPD, Bojonegoro Institute mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas petani, serta para pemangku kepentingan lainnya memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pengurangan kemiskinan dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. [tbs]
