SURABAYA – Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur menurun signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim berhasil diturunkan hingga menyentuh 0,29 persen di Tahun 2025.
Angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut tercatat jauh lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang ada di angka sebesar 0,85 persen.
Tidak hanya itu jika dilihat secara makro selama periode 2020–2025 kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin.
Rincinya kemiskinan ekstrem Jatim di Tahun 2020 ada di angka 4,55 persen dan turun menjadi 0,29 persen pada 2025. Capaian ini lebih signifikan dibanding penurunan nasional sebesar 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah, Senin (25/5/2026).
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progress positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” katanya.
Khofifah menegaskan, pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu menurunkan kemiskinan serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Hal tersebut, lanjut Khofifah, tercermin dari membaiknya berbagai indikator makro ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur juga mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Bahkan lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.
Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen, dan pertanian sebesar 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menyebut, capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, hingga para relawan sosial yang bergerak bersama dalam semangat gotong royong.
Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menurunkan angka statistik, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Khofifah. (*)
