SURABAYA – Guna memerkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan strategi mitigasi bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometerologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026, di Dyandara Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026). Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak sebagai moderator menyampaikan, langkah antisipasi harus dilakukan dan semua pihak harus siaga, mulai dari Forkopimda, BPBD, hingga Perhutani.
Berdasarkan analisa BMKG, fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang diperkuat oleh Indian Ocean Dipole (IOD) menunjukkan adanya potensi gelombang kering dengan intensitas yang lebih tinggi. Meski demikian, kondisi ini tidak serta merta dikategorikan sebagai “super El Nino”, namun tetap perlu diwaspadai secara serius.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jatim mendorong percepatan masa tanam, khususnya pada April hingga Mei, saat ketersediaan air masih mencukupi. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian seperti combine transplanter dan metode alternate wet and dry system juga dianjurkan guna mengoptimalkan penggunaan air.
Upaya penyediaan sumber air juga terus dilakukan secara masif. Selain itu, berbagai infrastruktur penampung air seperti waduk, embung, dan dam di sejumlah daerah juga dioptimalkan untuk mendukung ketahanan air saat musim kemarau.
“Semua potensi yang sudah ada harus difungsikan maksimal, mulai dari dam di Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, hingga Bojonegoro, untuk mengantisipasi kekeringan,” kata Wagub Emil.
Terkait potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Wagub menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar aturan di kawasan hutan. Ia meminta agar setiap pelanggaran tidak dibiarkan, meskipun belum menimbulkan kebakaran.
Wagub juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah potensi kebakaran, termasuk menghindari aktivitas berisiko seperti membuang puntung rokok sembarangan, berburu dengan cara membakar lahan, hingga penggunaan flare saat berfoto di kawasan wisata.
Meski demikian, Wagub menegaskan bahwa kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan aspek ekonomi.
“Kita harus mencari keseimbangan antara mitigasi bencana dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Di sinilah peran bupati dan wali kota sebagai garda terdepan sangat penting,” ujarnya.
Dengan sinergi seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis dampak musim kemarau 2026 dapat diminimalisir melalui langkah antisipasi yang terencana dan terkoordinasi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi mengatakan pertemuan ini bisa menjelaskan data teknis secara mendalam dan bisa diserap dengan baik dan berharap rakor ini bermanfaat untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometerologi maupun musim kemarau 2026.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan, menambahkan fenomena El Nino diprediksi terjadi pada pertengahan tahun 2026 yang menyebabkan curah hujan di Jawa Timur turun drastis sebesar 20 – 40 persen. Puncak kekeringan diprediksi jatuh pada rentang Agustus hingga September 2026.
“Prioritas kewaspadaan untuk mengalokasikan sumber daya pemadaman dan pemantauan pada klaster Gunung Arjuno-Welirang, Bromo-Tengger-Semeru, Ijen, Raung, dan Taman Nasional Baluran. Optimalisasi Panen Air (Bulan April) dengan melakukan gerakan percepatan penyimpanan air (embung/waduk) pada bulan April,” katanya.
“Adaptasi Pola Tanam mulai Bulan Mei dengan menerapkan penyesuaian kalender tanam atau beralih ke komoditas hemat air mulai bulan Mei, khususnya di wilayah utara Jawa Timur, karena ketersediaan air diprediksi mulai susut. Dan Puncak Kesiapsiagaan adalah Agustus-September dengan menyiagakan Satgas Karhutla secara maksimal karena sebaran titik panas (hotspot) diprediksi meluas dan menyiapkan intervensi irigasi darurat serta efisiensi air secara ketat untuk menyelamatkan lahan pertanian horti, tembakau, dan garam,” ujarnya.
Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Asmarhansya menyampaikan, untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian adalah dengan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain dengan melakukan mapping wilayah langganan kekeringan dan langkah early warning system, antisipasi dini dan mitigasi kekeringan.
Juga mengoptimalkan pengelolaan air irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, sumur air dangkal dan sumber air lainnya serta memanfaatkan pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemantauan kondisi lahan pertanian. (*)
