PONOROGO – Dampak musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih panjang diantisipasi jauh-jauh hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo sudah melakukan mitigasi kekeringan, menyiapkan peta wilayah kekeringan, menyiapkan skenario distribusi air bersih, merancang penghijauan, serta mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ponorogo Masun menyebut, pembangunan sumur bor air tanah dalam selama dua tahun terakhir, diyakini bakal mereduksi ancaman kekeringan pada tahun ini. Pembangunan sumur bor air tanah dalam diharapkan mampu penopang pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan pada musim kemarau.
“Di beberapa wilayah langganan kekeringan seperti Wates, Duri, Dungus (Karangpatihan), dan Dayakan sudah ada pembangunan sumber bor air tanah dalam. Mudah-mudahan dapat mengurangi kebutuhan dropping air bersih di wilayah tersebut” kata Masun.
Dia mafhum keberadaan sumur bor air tanah dalam belum sepenuhnya menghapus kebutuhan distribusi air bersih di wilayah yang terlanda kekeringan. Terutama di desa-desa dengan jumlah penduduk cukup besar. Namun, adanya sumur bor itu bakal menekan volume kebutuhan air yang harus disuplai oleh BPBD.
Pun, BPBD menyiagakan tiga mobil tangki air dengan kapasitas 5.000 hingga 6.000 liter per armada. BPBD juga bermitra dengan PMI Ponorogo dan YPMI Ponorogo yang masing-masing meminjamkan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Pasokan air bersih selama ini mengandalkan sumur artesis yang dimiliki BPBD dengan kedalaman sumber sekitar 120 meter.
“Dua mobil tangki bisa diisi secara bersamaan. Volume total 10 ribu liter air terisi penuh dalam waktu sekitar 10 menit,” kata Masun.
Selain itu, tersedia pula kolam cadangan yang memiliki fungsi ganda. Yakni, sebagai penunjang pengisian air ke mobil tangki serta sarana pelatihan water rescue. BPBD juga menyiapkan sedikitnya 25 buah tandon air berkapasitas 1.200 liter yang akan ditempatkan di titik-titik rawan kekeringan. “Ada juga dua tandon berkapasitas 5.500 liter air untuk wilayah kekeringan dengan jumlah penduduk besar,” ungkap Masun.
BPBD selalu berhitung jumlah warga terdampak, akses armada, jarak rumah warga, serta kebutuhan riil air bersih setiap kali hendak menempatkan tandon. “Kalau ada empat sampai lima rumah berdekatan dengan jumlah warga tertentu, kita pertimbangkan penempatan satu tandon supaya aksesnya lebih mudah. Lokasinya juga harus bisa dijangkau kendaraan tangki,” tutur Masun.
Tandon yang disiapkan BPBD bersifat pinjam pakai dan dievaluasi secara berkala. Dan jika suatu wilayah sudah tidak lagi membutuhkan tandon karena kondisi sumber air membaik, maka tandon bakal dialihkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan.
Selain tandon fiber yang permanen, BPBD juga menyiapkan tandon terpal lipat atau tandon portabel untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau kendaraan tangki. Fasilitas ini digunakan di lokasi yang medannya lebih berat dan jarak antar rumah warga cukup berjauhan. “Kalau daerahnya sulit dan rumah-rumahnya berjauhan, kami gunakan tandon lipat, ember, dan jerijen supaya distribusi air tetap bisa menjangkau warga,” ujarnya.
BPBD Ponorogo juga memerkuat upaya mitigasi jangka panjang melalui penghijauan. Kata Masun, salah satu faktor yang memperparah kekeringan di beberapa wilayah adalah berkurangnya vegetasi yang dapat menyimpan cadangan air. Dia mencontohkan, di beberapa lokasi yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekeringan, kondisinya mulai berubah setelah terjadi alih vegetasi dari tanaman penyangga air menjadi tanaman produktif yang kurang mampu menyimpan air.
“BPBD bersama pemangku kepentingan terkait terus mendorong penanaman pohon di kantong-kantong rawan kekeringan,” ujarnya sembari menyebut tersedianya sekitar 6 ribu bibit tanaman per tahun untuk mendukung program penghijauan.
Selain kekeringan, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat saat musim kemarau. Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sawoo, Jambon, Balong, Sambit, dan Slahung menjadi titik rawan karhutla.
“Untuk mendukung penanganan di lapangan, BPBD menyiapkan berbagai peralatan, seperti alkon, selang, penyekat api, serta perlengkapan keselamatan personel berupa helm tahan api dan baju pelindung,” kata dia.
BPBD juga memiliki lima unit pompa air portabel atau alkon yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran. Jika lokasi kebakaran berada dekat dengan sumber air, alkon dapat langsung dioperasikan menggunakan selang-selang yang dapat disambung sesuai kebutuhan. Jika sumber air jauh dari lokasi karhutla, BPBD akan mengandalkan armada tangki untuk membawa suplai air.
“Penanggulangan karhutla menjadi tanggungjawab BPBD. Tapi kalau kebakaran gedung dan pemukiman, leading sector-nya Damkar, BPBD bisa memberikan suplai air untuk Damkar,” kata dia.
Pihaknya juga menjalin koordinasi lintas sektor dengan PMI, Perhutani, relawan kebencanaan, serta berbagai unsur masyarakat guna memperkuat kesiapsiagaan. Tanpa kecuali, membangun komunikasi dan skema penanganan cepat jika terjadi lonjakan kejadian kekeringan maupun karhutla.
“Selain kesiapan sarana dan personil, keterlibatan masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan upaya mitigasi dan operasi penanggulangan,” tuturnya.
Masun mengajak masyarakat untuk mulai menanam vegetasi penyangga air, menghemat penggunaan air bersih, serta meningkatkan kepedulian terhadap potensi kebakaran saat memasuki musim kemarau.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya siap saat bencana terjadi, tetapi juga ikut berperan dalam pencegahan dan pengurangan risikonya,” kata mantan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo itu. (*)
