SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat memerkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman kemarau ekstrem yang dipicu fenomena El Nino.
Hal itu secara khusus disampaikan Gubernur Khofifah pada Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2026 yang jatuh pada hari ini, Minggu 26 April 2026.
Selaras dengan tema “Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana”, Gubernur Khofifah menyebut, datangnya musim kemarau dengan potensi ancaman el nino harus disikapi seluruh daerah dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Sebab, kesiapsiagaan merupakan kunci utama untuk menekan risiko dan dampak bencana, sehingga langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis data.
“Di peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana kali ini, mari bersama-sama memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi,” kata Khofifah, Minggu (26/4/2026).
Tak hanya kepada pemerintah daerah, Gubernur Khofifah juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana. Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah tanpa diawasi, menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan potensi bencana kepada pemerintah setempat.
“Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla,” lanjutnya.
Sinergi pemerintah dan masyarakat sejauh ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan bencana. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari tren penurunan Indeks Risiko Bencana Jatim dari tahun ke tahun.
Detailnya, IRB Jatim di Tahun 2021 berada di angka 117,26, angka tersebut menurun di Tahun 2022 sebesar 108,69 dan kembali menurun di Tahun 2023 menjadi 101,65. Tak sampai di sana, IRB Jatim juga menurun di Tahun 2024 menjadi 95,75 dan Tahun 2025 meningkatkan menjadi 108.36.
“Untuk tahun 2025, mengapa naik lagi, karena ada perubahan variabel Hazard / Bahaya (H) dan Vulnerability/Kerentanan (V) dalam Surat BNPB Nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Timur. Namun sejatinya setiap tahun kita terus menurunkan indeks risiko bencana di Jatim,” katanya.
Menurunkan IRB menjadi penting di Jatim terutama karena Jawa Timur memiliki keragaman potensi bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
Berdasarkan data, selama periode 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen kejadian bencana di Jawa Timur merupakan bencana hidrometeorologi. Hal ini menunjukkan, perubahan iklim dan dinamika cuaca bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang sedang dihadapi saat ini.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegasnya.
Pada tahun 2026, sejak Januari hingga 31 Maret, tercatat telah terjadi 121 kejadian bencana alam di Jawa Timur, yang didominasi oleh angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir sebanyak 27 kejadian. Dampak dari kejadian tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi puluhan ribu kepala keluarga.
Menurut Khofifah, tingginya dinamika bencana pada triwulan pertama tahun 2026, terutama pada masa pancaroba, menjadi peringatan dini bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Sementara itu, berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau tahun 2026 di Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi pada bulan Mei di sekitar 56,9 persen wilayah, dengan puncak kemarau pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9 persen wilayah. Bahkan, periode kritis diprediksi meluas hingga mencapai 72,5 persen wilayah.
Durasi musim kemarau tahun ini juga diperkirakan cukup panjang, yakni mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim.
“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut BMKG, terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025,” jelasnya.
Di akhir, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen untuk memerkuat sinergi, memercepat langkah, dan memastikan kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi potensi bencana.
“Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026,” lanjutnya. (*)
