SURABAYA – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat fungsi koordinasi dan fasilitasi lintas sektor dalam penanganan persoalan lingkungan di daerah. Salah satunya melalui rapat koordinasi penanganan dan relokasi TPS Kaliwaron yang digelar di SMKN 5 Surabaya.
Rapat dipimpin langsung Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, dan dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya-Sidoarjo, Kecamatan dan Kelurahan setempat, pihak sekolah, perwakilan siswa, komite sekolah, perwakilan wali murid, hingga pihak swasta terkait.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan, penanganan persoalan persampahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan penyelesaian yang terukur agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pelayanan publik.
“Bakorwil hadir untuk memastikan seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik. Penanganan TPS Kaliwaron tidak hanya menyangkut pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut kenyamanan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan keberlangsungan proses pendidikan di SMKN 5 Surabaya,” ujarnya dalam rilis, Kamis (14/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung dinamis dan penuh dialog tersebut menjadi bentuk nyata peran Bakorwil Malang sebagai fasilitator sinergi antar instansi dalam menyelesaikan persoalan strategis di wilayah kerja, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pelayanan publik, keberlangsungan aktivitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi itu, berbagai aspirasi masyarakat, wali murid, dan siswa SMKN 5 Surabaya mengemuka terkait dampak keberadaan TPS Kaliwaron terhadap kenyamanan lingkungan pendidikan dan permukiman warga sekitar. Selain itu, dibahas pula hasil peninjauan lapangan, kajian teknis dan lingkungan, aspek kesehatan masyarakat, hingga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.
Menurut Asep, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin penanganan dilakukan secara komprehensif, bertahap, dan tetap memperhatikan aspek teknis, lingkungan, serta regulasi yang berlaku. Prinsipnya, pelayanan persampahan tetap berjalan, namun kualitas lingkungan pendidikan dan kesehatan masyarakat juga harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Sebagaimana disampaikan dalam materi rapat, rapat koordinasi ini menjadi langkah kolaboratif dalam mencari solusi relokasi TPS yang lebih tertata, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi lingkungan pendidikan maupun masyarakat sekitar. Selain itu, rapat ini juga memperkuat sinergi antar instansi dalam penanganan persoalan lingkungan secara terpadu.
Berdasarkan hasil musyawarah bersama, seluruh pihak pada prinsipnya sepakat bahwa TPS Kaliwaron perlu ditangani secara serius karena keberadaannya telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan pendidikan dan permukiman warga.
Rapat koordinasi juga menghasilkan kesepakatan bahwa penutupan dan relokasi TPS Kaliwaron dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelayanan persampahan, kesiapan lokasi pengganti, hasil kajian teknis dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Surabaya bersama perangkat daerah terkait akan melakukan kajian teknis terhadap sejumlah lokasi alternatif, verifikasi kelayakan lahan, hingga penyusunan rencana relokasi TPS. Lokasi alternatif yang diusulkan masyarakat juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses kajian tersebut.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk menghormati dan menjalankan setiap kesepakatan yang telah dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan penanganan dan relokasi TPS Kaliwaron membutuhkan sinergi, konsistensi, serta tanggung jawab bersama dari seluruh stakeholder terkait.
“Kesepakatan yang sudah dibangun bersama ini harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semua pihak harus menjaga komitmen agar proses penanganan dan relokasi TPS Kaliwaron dapat berjalan sesuai rencana, kondusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun lingkungan pendidikan,” kata dia. (*)
