JAKARTA – Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tetap berlangsung sesuai rencana meski ketegangan geopolitik masih terjadi di kawasan Timur Tengah. Hingga kini, belum ada perubahan jadwal keberangkatan jemaah Indonesia ke Arab Saudi.
Melalui Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah menegaskan bahwa kondisi terkini belum mengganggu pelaksanaan haji, dengan memertimbangkan aktivitas umrah yang masih berjalan normal.
Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi menyatakan, hingga saat ini jadwal keberangkatan tetap mengacu pada rencana awal.
“Hingga saat ini belum ada perubahan jadwal penyelenggaraan haji. Kami berkaca pada pelaksanaan umrah yang masih terus berjalan hingga saat ini,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Ia berharap kondisi perjalanan jemaah tetap kondusif, baik saat berangkat maupun kembali ke Indonesia.
“Semoga kondisi perjalanan pergi dan pulang ke Arab Saudi serta di Arab Saudi lebih kondusif. Namun, kami tetap melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan haji berlangsung aman dan sesuai jadwal,” kata dia.
Pemerintah menilai penerbangan jemaah haji reguler relatif aman karena menggunakan sistem direct flight, sehingga tidak bergantung pada transit di kawasan yang berpotensi terdampak konflik.
“Penerbangan jemaah haji reguler menggunakan penerbangan direct. Dengan kondisi saat ini, Insya Allah tetap sesuai jadwal. Yang sedang kami perhatikan saat ini, untuk dimitigasi, adalah keberangkatan jemaah haji khusus yang menggunakan penerbangan transit,” jelasnya.
Tahun ini, total kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah. Rinciannya, sebanyak 203.320 jemaah haji reguler akan diberangkatkan melalui 16 embarkasi, sementara 17.680 lainnya merupakan jemaah haji khusus.
Tiga Skenario Disiapkan Antisipasi Konflik
Meski optimistis, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat konflik di Timur Tengah.
Skenario pertama, Arab Saudi tetap membuka layanan dan Indonesia tetap memberangkatkan jemaah dengan penyesuaian jalur penerbangan yang lebih jauh. Konsekuensinya adalah peningkatan biaya operasional penerbangan.
Skenario kedua, layanan haji tetap dibuka oleh Arab Saudi, namun Indonesia memilih tidak memberangkatkan jemaah.
Sementara skenario ketiga, jika Arab Saudi menutup layanan secara total, maka Indonesia juga akan membatalkan keberangkatan dengan fokus pada penyelamatan anggaran dan pengaturan antrean tahun berikutnya. (*)
