LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan, pembangunan daerah tidak semata diukur dari kemajuan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas relasi sosial yang terbangun di tengah masyarakat.
Penegasan ini mengemuka dalam Forum Perempuan Perdamaian 2026 di Desa Ranupani Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Senin (30/3/2026), dengan perempuan sebagai pilar utama dalam merawat harmoni sosial.
Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan, kekuatan pembangunan berakar dari keluarga sebagai unit sosial paling mendasar. Ia menyebut, perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, karakter, serta kualitas relasi yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat.
“Ketahanan keluarga adalah pondasi dari ketahanan sosial. Jika perempuan berdaya, maka keluarga akan kuat, dan dari sanalah lahir masyarakat yang harmonis dan damai,” ungkapnya.
Menurutnya, perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menggerakkan nilai-nilai kebersamaan, empati, dan toleransi. Dari keluarga, perempuan menanamkan cara pandang yang inklusif, yang kemudian berkembang menjadi relasi sosial yang sehat di tingkat komunitas.
Penguatan ini menjadi semakin penting di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Perempuan dituntut tidak hanya adaptif, tetapi juga mampu mengambil peran dalam penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, hingga menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, menegaskan bahwa kualitas relasi sosial merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai, pembangunan yang hanya berorientasi fisik tanpa diimbangi kohesi sosial akan rentan terhadap berbagai persoalan di kemudian hari.
“Ketahanan sosial dibangun dari relasi yang kuat, saling percaya, dan penuh empati. Di sinilah perempuan menjadi penjaga nilai dan perajut harmoni dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, perempuan memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi sosial yang inklusif dan menyelesaikan persoalan secara persuasif. Peran ini menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam mencegah konflik serta menjaga stabilitas di tingkat lokal.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memerkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Asian Muslim Action Network melalui program Sekolah Perempuan Perdamaian. Program tersebut menjadi ruang belajar lintas komunitas untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan sekaligus memperkuat jejaring sosial sebagai pondasi perdamaian.
Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan praktik-praktik baik dari tingkat akar rumput, mulai dari penguatan ketahanan keluarga, pengembangan ekonomi berbasis komunitas, hingga peningkatan kepedulian sosial yang berkelanjutan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, penguatan peran perempuan dalam relasi sosial merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas pembangunan daerah. Ketika perempuan berdaya, maka relasi sosial akan lebih kokoh, kepercayaan antarwarga meningkat, dan stabilitas masyarakat dapat terjaga.
Dari Ranupani, pesan pembangunan itu ditegaskan kembali: kemajuan tidak hanya diukur dari apa yang dibangun secara fisik, tetapi dari bagaimana masyarakat saling terhubung, saling percaya, dan tumbuh bersama.
Dan di titik itulah, perempuan hadir sebagai penjaga nilai, perajut harmoni, sekaligus penopang masa depan Lumajang yang lebih berdaya, inklusif, dan berkeadilan. (*)
