SURABAYA – Senator atau anggota DPD RI, Lia Istifhama menjadi sorotan sebagai representasi politisi perempuan milenial di tengah dinamika demokrasi Indonesia.
Pada periode Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2024–2029 yang dipimpin Sultan Bachtiar Najamudin, kehadiran wajah-wajah baru dinilai membawa warna tersendiri, termasuk figur perempuan dengan pendekatan politik yang komunikatif dan partisipatif.
Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, dikenal aktif menyuarakan berbagai isu publik baik di ruang nyata maupun digital. Gaya komunikasinya yang lugas dan mudah dipahami menjadikannya dekat dengan berbagai kalangan masyarakat.
Pada Pemilu 2024, ia meraih 2.739.123 suara, menandai tingginya legitimasi elektoral sekaligus kedekatan emosional dengan konstituen. Secara sosiologis, latar belakangnya yang berakar pada tradisi Nahdlatul Ulama turut membentuk karakter kepemimpinannya yang moderat dan inklusif.
Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam memerjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Jawa Timur sebagai basis kuat warga nahdliyyin. Dari sisi akademik, putri KH Maskur Hasyim ini menempuh pendidikan lintas disiplin di Universitas Airlangga dan UIN Sunan Ampel Surabaya hingga meraih gelar doktor Ekonomi Islam.
Latar belakang itu memerkuat kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan berbasis kajian akademik, terutama pada sektor pendidikan, ekonomi syariah, dan transformasi digital.
Selain aktif di parlemen, Lia juga produktif dalam literasi publik melalui artikel, buku, hingga karya kreatif.
Pendekatan ini dinilai mampu memerluas komunikasi politik agar lebih membumi dan menjangkau generasi muda. Dalam kiprah legislasi, Lia kerap menyoroti sejumlah regulasi strategis.
Ia menegaskan pentingnya penegakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, termasuk dalam kasus pelecehan seksual dan pelanggaran HAM lainnya.
Selain itu, ia juga mendorong revisi kebijakan terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta penguatan regulasi perlindungan konsumen, khususnya efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, Lia menyoroti masih terbatasnya operasional BPSK di Jawa Timur. Ia menilai perlu adanya penguatan regulasi agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih optimal dalam melindungi masyarakat.
Di momentum Hari Kartini, kehadiran Lia Istifhama dinilai memerkuat representasi perempuan dalam politik Indonesia. Keterlibatannya dalam organisasi seperti Perempuan Tani HKTI dan Fatayat NU menunjukkan komitmen terhadap isu perempuan dan kelompok marginal.
Lia terus memertahankan karakter merakyat dengan aktif turun langsung ke masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun politik yang humanis untuk menghapus stigma negatif, terutama di kalangan generasi muda.
“Kartini memberikan kita PR besar tentang sejarah. Kita harus membangun masa depan dengan menanamkan nilai kebaikan dan tanggung jawab pada generasi penerus,” ujar Lia Istifhama di Surabaya, Senin (13/4/2026).
Dengan kombinasi legitimasi politik, kapasitas intelektual, serta pendekatan komunikasi yang inklusif, Lia Istifhama dinilai menjadi salah satu potret Kartini milenial dalam wajah baru demokrasi Indonesia. (*)
