JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap kesuksesan agenda nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Jombang, Warsubi, SH, MSi saat membuka secara resmi Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang yang digelar di Hotel Yusro Jombang pada Jumat (29/5/2026).
Pembukaan dimulainya pelatihan petugas SE 2026 ini ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekdakab Jombang Agus Purnomo SH, MSi, dan Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, SSi, MSi. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, para Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Jombang.
Bupati Warsubi menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen sepuluh tahunan yang sangat krusial untuk memotret kondisi riil perekonomian, khususnya sektor non-pertanian.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk satu dekade ke depan.
“Kami menyadari keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang,” tutur Bupati Warsubi.
Bupati juga memberikan pesan penting kepada para petugas sensus. Diantaranya menekankan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas tinggi dengan tidak memanipulasi atau memperkirakan data di atas meja tanpa verifikasi langsung ke responden.
Selain itu, Bupati Warsubi meminta para petugas untuk bersikap ramah dan sopan dalam menghadapi masyarakat, serta memanfaatkan masa pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mahir mengoperasikan perangkat pencacahan.
Senada dengan Bupati, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, SSi, MSi., menekankan, SE 2026 menjadi momentum penting mengingat lanskap ekonomi telah berubah drastis dalam sepuluh tahun terakhir, terutama dipicu oleh digitalisasi pasca-pandemi serta masifnya pertumbuhan industri kreatif dan UMKM baru di Jombang.
“Data ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, bukan hanya sekedar catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran,” kata Mouna.
Kepala BPS Jombang itu juga mewanti-wanti para calon petugas agar bekerja dengan hati dan menghindari praktik survei asal-asalan.
“Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas Kota Santri, komunikasi yang baik, sehingga tercapai tujuan Sensus Ekonomi 2026 ini, ” tegasnya.
Pada kesempatan itu, BPS Jombang juga mengapresiasi dukungan pengamanan dari Kapolres dan Dandim Jombang guna menjamin rasa aman bagi para petugas saat melakukan pendataan di kawasan sentra ekonomi maupun pemukiman warga, selaras dengan MoU yang telah dijalin di tingkat pusat.
Ketua Panitia Kegiatan, Amat Alamin Wafa, dalam laporan memaparkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan didasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan menerapkan metode pembelajaran kombinasi (hybrid) melalui Learning Management System (LMS) dan tatap muka (luring), yang dijadwalkan berlangsung dari 29 Mei hingga 12 Juni 2026. Secara keseluruhan, pelatihan ini diikuti oleh 1.217 peserta yang terbagi ke dalam 48 kelas. Guna menjaga efektivitas belajar, pelaksanaan dibagi menjadi 5 gelombang.
“Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, diikuti oleh 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap melalui pelatihan intensif ini, lahir petugas-petugas lapangan yang kompeten, terlatih, dan handal demi menghasilkan data Indonesia yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Amat. (*)
